Dorong Pengembangan UMKM Di Forum ASEAN - Indonesia

Kaba Berita - Indonesia dorong isu pengembangan UMKM Atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan perancangan kebijakan yang memihak pelaku usaha mikro di forum ASEAN yang digelar di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya dipercaya untuk memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro pada forum ASEAN dalam ajang dialog kebijakan antar-negara anggota ASEAN ke-dua yang digelar di Laos, yang mana sebelumnya dilaksanakan Trengganu, Malaysia.
Dorong Pengembangan UMKM Di Forum ASEAN - Indonesia
"Dengan tema Registration for Micro Enterprises and Family Business, pertemuan membahas sejumlah isu utama dan masalah dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN," katanya.


Hasil dialog kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN.
Pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue dibuka dan dipimpin oleh I Wayan Dipta selaku Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang juga bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business.
Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam pertemuan dialog kebijakan tersebut di antaranya perwakilan ACCMSME dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi.
"Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja," ujar Wayan.
Namun ia menambahkan, sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal.
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal.
Ia berharap, hadirnya sejumlah perwakilan tersebut dalam forum ini menjadi momentum yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar lembaga pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha-usaha mikro di negara masing-masing.
Kebijakan Perpajakan Dalam kesempatan ini, delegasi Indonesia turut menyampaikan paparannya, di antaranya Rizal Fahreza sebagai pelaku usaha mikro.
Rizal sebagai pendiri usaha agrowisata EPTILU di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan perspektifnya mengenai hambatan yang dirasakan pelaku usaha mikro dalam pendaftaran usaha, yakni kurangnya kesadaran dari pelaku akan pentingnya formalisasi usaha dan prosedur pendaftaran yang dirasa kompleks, serta ada kekhawatiran akan pungutan pajak yang tinggi dari pemerintah.
Perwakilan dari Dirjen Pajak, Sulistiyo Wibowo juga memaparkan presentasi mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, yang akan mulai dilakukan pengurangan nilai pajak bagi UMKM menjadi sebesar 0,5% dari besaran awal 1% yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian pelaku usaha.
Pada akhir pertemuan, dialog kebijakan itu menyepakati penyusunan 10 pedoman sebagai strategi dalam pendaftaran khusus usaha mikro, mengingat harus ada perlakuan khusus yang diberikan bagi usaha mikro dari pemerintah.
Hal ini diharapkan akan menjadi langkah konkret keberpihakan pemerintah pada usaha mikro agar dapat terus berkembang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Pada hari berikutnya, dilaksanakan pertemuan 3rd ASEAN Task Force on Starting a Business.
Agenda utama dalam pertemuan task force ini adalah pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja task force.
"Sebagai satuan tugas yang dibentuk dalam penyederhanaan pendaftaran usaha, anggota task force diharapkan mampu mengawasi dan memantau implementasi work program, melalui pengembangan self-assessment monitoring tool, di samping menjalankan work program sebelumnya," ujar Wayan.
Selain itu dilakukan pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja satuan tugas di masing-masing Negara ASEAN melalui "self-assesment monitoring tool" tersebut.
Masing-masing negara juga berbagi pengalaman terbaik dan penyampaian update terkini mengenai kebijakan maupun inisiatif baru yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha di masing-masing negara anggota ASEAN.
Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai "Single Submission in Indonesia" yang disampaikan Rosdiana Veronica Sipayung, sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM.
Rosdiana menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia serta berbagai langkah dan upaya yang tengah dilakukan dalam rangka menuju target "Single Identification Number 2025" sebagai capaian program kerja.
Selain itu, terdapat Good Regulatory "Practice on Starting a Business" yang juga dapat mendukung program kerja task force, sehingga diharapkan strategi pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan lebih masif dan berdampak nyata terhadap UKM di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia.
Hal ini dinilai sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 91/2017 tentang Percepatan Proses Pelaksanaan Berusaha, yang bertujuan mempercepat proses perizinan usaha. "kutipan dari okezone"

Kaba Berita - Indonesia dorong isu pengembangan UMKM Atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan perancangan kebijakan yang memihak pelaku usaha mikro di forum ASEAN yang digelar di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.